PONTIANAK - Terhitung hari ini, Minggu hingga Selasa (24-26/6/2018) aktivitas Pilkada 2018 memasuki masa tenang sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum hingga esok harinya, Rabu 27 memasuki hari pencoblosan.
Terkait itu, Calon Wakil Gubernur Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan praktik politik uang dan tidak melakukan politisasi SARA.
“Yang paling penting menurut saya politik uang itu kejahatan dan membodohi rakyat. Untuk negara ini maju maka kita harus sepakat menolak politik uang, jika ada masyarakat yang menemukan politik uang, maka masyarakat jangan menerima dan melapor ke pihak yang berwajib dan satu di antaranya pengawas pemilu,” kata Gidot, Sabtu (23/6/2018) malam.
Ditegaskan, politik uang hanya memperbodoh masyarakat khususnya yang ada di kalbar
“Mau jadi apa kita jika terus ada politik uang, dan akan membuat Kalbar semakin terpuruk di masa kedepan. Masyarakat telah cerdas menanggapi hal tersebut,'' kata Bupati Bengkayang itu.
“Saya pikir masyarakat sudah cerdas, jadi sudahlah suku sudah final anugerah Tuhan. Menurut saya itu urusan masing-masing, kita tidak boleh lagi mempermasalahkan itu,” tegasnya.
Lanjut dia, di masa tenang lebih baik berdoa agar pilkada dapat berjalan aman, lancar dan tanpa gangguan, terhindar dari intimidasi serta sebagainya. Selain itu, setelah di masa pilkada ini siapapun paslon yang menang, maka yang kalah haruslah legawa.
''Intinya menurut saya jika merasa ada dirugikan dipersilakan untuk menempuh jalur hukum dan ikut aturan main di Pilkada. Intinya siapapun terpilih tetap menjaga Pilkada aman dan damai,” ungkap Gidot.
0 Komentar